TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG
Keywords:
Transparency, Accountability, Regional Financial Management, Community Participation, Internal Supervision, Compliance and Control
Abstract
This research focuses on providing information regarding transparency and accountability in regional financial management in Deli Serdang Regency in 2022. This research aims to find out how transparent and accountable regional financial management is in Deli Serdang Regency in 2022, as well as to provide a clear picture of management practices regional finance. The research results show that although there have been efforts to increase transparency by providing access to information through websites. Therefore, this research provides recommendations for improving regional financial management practices that are more transparent and accountable, as well as increasing community participation in monitoring regional financial management.
References
Asnaria Barus, (2020). Pengaruh Aksesibiltas Laporan Keuangan Daerah Dan Akuntabilitas Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pada Kantor Camat Namo Rambe Kab. Deli Serdang. Skripsi. Universitas Medan Area.
Elvita, A., Silalahi, A. D., & Ovami, D. C. (2020, February). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Pada Program Kotaku Kabupaten Deli Serdang. In Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) (Vol. 1, No. 1, pp. 536-538).
Nabillah, A. P., Utami, N. T., & Silalahi, Y. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan melalui Perspektif Kelembagaan Islam. Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business, 2(1), 71-84.
Putri, D. A., Sunarya, A., & Fatah, Z. (2023). Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa E-Katalog Di Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya. Soetomo Administrasi Publik, 1(2), 117-130.
Siahaan, N. R. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Wulandary, A., & Rini, T. H. C. (2022). Implementasi Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah. FAIR UNIMUDA, 2(2), 45-57.
Yahya, I. (2006). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Sistem Teknik Industri, 7(4), 27-29.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pedoman dan pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Menteri Peraturan Dalam Negeri.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 15 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184 tentang Pemerintah Daerah.
Elvita, A., Silalahi, A. D., & Ovami, D. C. (2020, February). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Pada Program Kotaku Kabupaten Deli Serdang. In Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) (Vol. 1, No. 1, pp. 536-538).
Nabillah, A. P., Utami, N. T., & Silalahi, Y. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan melalui Perspektif Kelembagaan Islam. Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business, 2(1), 71-84.
Putri, D. A., Sunarya, A., & Fatah, Z. (2023). Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa E-Katalog Di Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya. Soetomo Administrasi Publik, 1(2), 117-130.
Siahaan, N. R. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Wulandary, A., & Rini, T. H. C. (2022). Implementasi Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah. FAIR UNIMUDA, 2(2), 45-57.
Yahya, I. (2006). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Sistem Teknik Industri, 7(4), 27-29.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pedoman dan pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Menteri Peraturan Dalam Negeri.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 15 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184 tentang Pemerintah Daerah.
Published
2024-02-09
How to Cite
Yurika Aulia, Deana Sari Br Hasibuan, Hetri Waruwu, Priska Devriska Gulo, & Silvia Nurhaliza. (2024). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG . Journal of Student Research, 2(2), 79-86. https://doi.org/10.55606/jsr.v2i2.2809
Section
Articles
