Pengaruh Kompetensi Aparatur, Penerapan Akuntabilitas dan Ketaatan pada peraturan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada BPKA Provinsi Aceh
Abstract
This study aims to analyse the competence of local government apparatus, the implementation of financial accountability and compliance with regulations on performance accountability at the Aceh Financial Management Agency. The sample of this study were employees of the Aceh Financial Management Agency, totalling 29 employees using the census technique. The variable competence of local government apparatus, the application of financial accountability and adherence to regulations on performance accountability is measured using a Likert scale, and the data is obtained by distributing questionnaires to respondents. The results of the analysis show that simultaneously there is an influence of the competence of local government apparatus, the application of financial accountability and adherence to regulations on performance accountability. The results of the F test obtained Fcount> Ftabel or (16.346> 2.73) and a significant test that the p value is 0.000 < p which is set at 0.05. Partial test results show that: 1. The competence of local government apparatus affects performance accountability Thitung 3,755> Ttabel 1,703 and p value 0.001 < p 0.05 means significant. 2. The application of financial accountability affects performance accountability Thitung 2,713> Ttable 1,703 and p value 0.002 < from p 0.05 means significant, 3. Obedience to regulations affects performance accountability Thitung 2,777> Ttable 1,703 and p value 0.004 < from p 0.05 means significant.
References
Mahmudi. (2013). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
Mahsun. (2011). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE. Yogyakarta.
Pujirahayu, Esmi Warassih, Derita Prapti Rahayu, dan Faisal. (2020). Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat. Yogyakarta: Litera.
Putri, Egrinaen Mauliziska Nugraheni. (2015). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). (Empirical Study On The Regional Work Units Pekanbaru). JOM (Jurnal Online Mahasiswa). Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 2 (1). Pekanbaru.
Razi, Riska Fahrul (2017). Pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Emperis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu). JOM Fekom Vol. 4 No. 1. Pekanbaru.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Sektor Publik.
Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sofyani, H., dan Akbar, R. (2013). Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 10 (2), 184-205.
Sofyani, H., dan Akbar, R. (2015). Hubungan Karakteristik Pegawai Pemerintah Daerah dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja: Perspektif Ismorfisma Institusional. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 19 (2), 153-173.
Sudaryo, Yoyo, Devyanthi Sjarif dan Nunung Ayu Sofianti. (2017). Keuangan Di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: ANDI.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. PT. Alfabeta.
Wibowo. (2014). Manajemen Kinerja, (Edisi Ketiga). Jakarta: Rajawali Pers
Wibowo. (2014). Perilaku Dalam Organisasi. Jakarta: Rajawali Pers.
