Analisis Tata Kelola Aset Desa Berdasarkan Permendagri No 1 Tahun 2016 di Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro
DOI:
https://doi.org/10.55606/makreju.v1i3.1648Keywords:
Village Asset Management, Human Resources, Baureno Village, CommunicationAbstract
Baureno Village, which is located on Jalan Raya Baureno, is the Village Government Office which operates in the government sector, Baureno Village itself is a village located in east end of Bojonegoro Regency. The purpose of this research is to analyze the process of planning, procurement, administration, reporting and supervision of village assets in Baureno Village, Bojonegoro Regency, the inhibiting factors and efforts made to resolve them problem. This is a qualitative research with a case study approach. Data obtained through interview techniques, observation and documentation. The research results show that the processes of planning, procurement, administration, reporting and supervision are appropriate and not in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2016 concerning Village Asset Management. Besides that, the mandate of the Village Law is to make an inventory of everything Village assets have not been fully implemented by the village government. The obstacles faced are village asset management funding, funds that are not on target, frequent siskeudesa applications errors, implementation that is not in accordance with the rules, lack of activity executors in responding market prices, human resources and transparency. Suggestions that can be given are for more focus on addressing the funds to be budgeted for the management of village assets, conducting inventory of assets in accordance with the provisions of the law.
References
Dewi Risnawati. 2017. Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. E-jurnal ilmu pemerintahan, 2017, 5 (1): 199-212 ISSN 2477-2458.
Firizq, N. K., Rahmiyati, N., & Ratnawati, T. (2019). Dampak Manajemen Aset Dan Manajemen Utang Terhadap Likuiditas Dan Profitabilitas Bumn Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. JMM17: Jurnal Ilmu ekonomi dan manajemen, 6(01).
Firmansyah, Amrie. 2018. Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan. Vol.6. No.1. diakses April 2018.
Hermawan, M.K. 2018.Pengelolaan Aset Desa dari Perspektif Kebijakan Publik (Studi Penelitian tentang Pelaksanaan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.
Mazro’ Atul Ulya. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 ( Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ) Skripsi Oleh : Mazro ’ Atul Ulya Nim : G72215014 Un. 2017.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah
Perda. 2021. Bupati No 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Desa. Bojonegoro: Bupati
Pratama, L. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada 3 Desa Di Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timu
RATNAWATI, Tri. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Faktor Ekstern, Kesempatan Investasi dan Pertumbuhan Assets Terhadap Keputusan Pendanaan Perusahaan yang Terdaftar Pada Bursa Efek Jakarta (Studi pada Industri Manufaktur Masa Sebelum Krisis dan Saat Krisis). Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2007, 9.2: 65-75.
RI. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Pemerintah RI.
Sutaryono. Pengelolaan Aset Desa, ISBN 978-602-14643-2-8, Australian Community Development and Civil Society Sthrengthening Scheme (ACCESS) dan Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014.
